ROKAN HULU — Perseteruan antara Peltu Panyahatan Harahap dengan warga sipil, Arsul Lubis, mendapat perhatian dari S. Nasution. Ia sangat menyayangkan konflik yang terjadi antara seorang prajurit TNI dengan warga tersebut justru berkembang menjadi persoalan hukum yang melibatkan kedua belah pihak.
Menurut S. Nasution, persoalan antara Peltu Harahap dan Arsul Lubis seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku dengan mengedepankan bukti, objektivitas dan prinsip keadilan.
“Saya sangat menyayangkan perseteruan ini. Apalagi salah satu pihak merupakan anggota TNI, sementara pihak lainnya adalah warga sipil. Menurut saya, Arsul harus mendapatkan keadilan berdasarkan hukum,” ujar S. Nasution.
Ia mengatakan, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, proses terhadap Arsul maupun Peltu Harahap harus dilakukan secara objektif dan tidak boleh dipengaruhi oleh status sosial maupun institusi yang melekat pada masing-masing pihak.
S. Nasution juga menyayangkan cara penyelesaian persoalan yang melibatkan Peltu Harahap. Menurutnya, sebagai seorang prajurit TNI, Harahap semestinya mempertimbangkan status dan tanggung jawabnya sebagai anggota militer dalam menghadapi persoalan dengan masyarakat.
“Kalau ada persoalan pribadi dengan warga, tentu harus diselesaikan secara baik dan sesuai aturan. Seorang prajurit TNI tentu memiliki tanggung jawab moral dan disiplin yang harus dipertimbangkan ketika menghadapi persoalan dengan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, persoalan pribadi seharusnya tidak berkembang menjadi konflik yang berpotensi menimbulkan ketegangan antara prajurit dengan warga sipil.
S. Nasution kemudian meminta pimpinan TNI di jajaran terkait, termasuk Dandim dan pimpinan Komando Atas atau Panglima Komando yang memiliki kewenangan, untuk memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Ia berharap pimpinan tidak hanya melihat perkara dari satu sisi, tetapi turut memastikan bahwa seluruh proses yang berkaitan dengan anggotanya berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap warga sipil.
“Saya meminta Dandim dan pimpinan atau Panglima Komando Militer yang memiliki kewenangan untuk memperhatikan persoalan ini. Ini menyangkut hubungan antara prajurit dengan masyarakat. Jangan sampai persoalan pribadi kemudian menimbulkan persoalan yang lebih besar,” tegasnya.
Menurut S. Nasution, perhatian pimpinan bukan berarti melakukan intervensi terhadap proses hukum. Sebaliknya, pengawasan dari unsur pimpinan diperlukan untuk memastikan setiap prajurit menjalankan kewajiban dan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saya tidak meminta ada intervensi terhadap proses hukum. Biarkan aparat penegak hukum bekerja secara profesional. Tetapi pimpinan TNI tentu perlu memastikan anggotanya menjalankan tugas dan bersikap sesuai aturan, terutama ketika berhadapan dengan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, dirinya tidak bermaksud mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. Namun, menurutnya, aparat penegak hukum perlu melihat perkara tersebut secara utuh, termasuk rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum munculnya laporan dari masing-masing pihak.
“Yang paling penting sekarang adalah jangan melihat hanya dari satu laporan. Lihat seluruh rangkaian kejadiannya, periksa bukti-buktinya, dengarkan keterangan kedua pihak, kemudian hukum harus berjalan secara adil,” tegas S. Nasution.
Diketahui, sebelumnya Arsul Lubis melaporkan Peltu Panyahatan Harahap ke POM TNI terkait dugaan kekerasan. Dalam perkembangan berikutnya, Peltu Harahap melaporkan Arsul Lubis ke Polres Rokan Hulu atas dugaan penipuan yang berkaitan dengan persoalan transaksi lahan.
Arsul sendiri telah membantah tuduhan tersebut dan menyatakan tidak terdapat bukti transaksi yang menunjukkan dirinya melakukan penipuan.
S. Nasution berharap proses hukum terhadap kedua perkara tersebut dapat berjalan secara profesional, transparan dan berkeadilan. Ia juga meminta agar tidak ada pihak yang menggunakan kedudukan atau statusnya untuk memberikan tekanan kepada pihak lainnya.
“Kalau memang ada pelanggaran, buktikan melalui proses hukum. Kalau tidak terbukti, jangan sampai seseorang dirugikan hanya karena sebuah tuduhan. Begitu juga sebaliknya, kalau memang ada perbuatan melawan hukum, tentu harus diproses sesuai ketentuan,” pungkasnya.
Menurut S. Nasution, penyelesaian yang adil bukan hanya penting bagi Arsul Lubis maupun Peltu Harahap, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI dan proses penegakan hukum.
