Jakarta, jaksanews.com – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkuat pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan di Indonesia melalui pendekatan Risk-Based Sampling (RBS) atau pengambilan sampel berbasis risiko. Langkah strategis ini dilakukan untuk mendeteksi lebih dini produk yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat sekaligus memastikan pengawasan lebih tepat sasaran.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Workshop on Risk-Based Sampling (RBS) for Post-Market Control of Traditional Medicines and Health Supplements yang digelar BPOM bersama WHO Indonesia pada 3–4 November 2026 di Jakarta.
Kegiatan yang merupakan bagian dari kerja sama WHO Grant Agreement Biennium 2026–2027 ini diikuti 160 inspektur obat bahan alam dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di Indonesia.
Workshop tersebut difokuskan pada peningkatan kemampuan analisis risiko petugas dalam menentukan target pengambilan sampel serta menetapkan parameter pengujian kritis terhadap produk obat tradisional dan suplemen kesehatan.
Kepala BPOM Taruna Ikrar saat membuka kegiatan menegaskan, pendekatan Risk-Based Sampling menjadi bagian penting dari transformasi sistem pengawasan BPOM agar semakin strategis, berbasis bukti, dan berorientasi pada risiko.
Menurutnya, integrasi data registrasi, inspeksi, sampling, pengujian, serta berbagai informasi pengawasan lainnya menjadi fondasi penting untuk mengidentifikasi potensi risiko sejak dini.
“Integrasi data registrasi, inspeksi, sampling, pengujian, serta informasi pengawasan lainnya menjadi landasan untuk mengidentifikasi risiko sejak dini dan memprioritaskan sumber daya pada area berisiko tinggi. Dengan demikian, pengawasan tidak lagi sekadar reaktif, tetapi semakin prediktif, preventif, dan tepat sasaran,” jelas Taruna.
Berdasarkan data BPOM, terdapat sekitar 27.264 produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah memperoleh izin edar di Indonesia. Namun, dari jumlah tersebut, baru 10.639 produk atau sekitar 39 persen yang telah menjalani sampling untuk kepentingan pengawasan.
Kondisi ini menjadi salah satu alasan penting bagi BPOM untuk mengoptimalkan strategi pengawasan dengan mempertimbangkan tingkat risiko masing-masing produk.
“Pelaksanaan risk-based sampling tidak harus mencakup seluruh produk, tetapi harus dilakukan secara tepat berdasarkan tingkat risiko dan data yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas sampling melalui kegiatan workshop agar pengawasan terhadap produk obat tradisional dan suplemen kesehatan dapat berjalan optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Representatif WHO Indonesia, Liyana Rakinaturia, mengapresiasi kepemimpinan dan komitmen BPOM dalam memperkuat sistem pengawasan produk kesehatan di Indonesia.
la menegaskan bahwa akses masyarakat terhadap obat dan produk medis, termasuk obat tradisional, harus disertai jaminan keamanan serta didukung bukti ilmiah.
“Penguatan akses obat dan produk medis, termasuk obat tradisional, itu perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara aman berdasarkan bukti ilmiah dengan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, dan itu adalah mandat WHO,” ujarnya.
Liyana juga menyoroti perkembangan dunia digital yang semakin memperluas jangkauan peredaran obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan.
Perkembangan tersebut sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi regulator dalam mengikuti dinamika pasar dan merespons berbagai potensi risiko.
Karena itu, menurutnya, pendekatan pengawasan berbasis risiko menjadi semakin penting untuk memastikan sumber daya pengawasan digunakan secara efektif.
“Pendekatan ini bukan mengurangi pengawasan, tetapi juga memastikan sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara lebih tepat sasaran dengan memberikan perhatian lebih besar kepada produk dan jalur distribusinya yang lebih berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat,” terang Liyana.
Dalam workshop tersebut, BPOM dan WHO menghadirkan dua narasumber internasional, yakni WHO Western Pacific Expert Eunkyung Han serta Wong Lai Lai dari Government Chinese Medicines Testing Institute di bawah Department of Health Hong Kong.
Eunkyung Han memaparkan perspektif global mengenai pengawasan produk kesehatan secara daring, peredaran produk ilegal, produk substandar dan palsu (falsified products), sistem deteksi, respons regulator, hingga arah pengawasan obat tradisional di tingkat global.
Sementara itu, Wong Lai Lai membahas standardisasi internasional terkait persyaratan keamanan dan mutu obat herbal, termasuk penentuan parameter pengujian kritis berdasarkan tingkat risiko produk.
Menutup kegiatan tersebut, Kepala BPOM berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan workshop secara maksimal untuk meningkatkan kompetensi dan memperkuat sistem pengawasan obat tradisional serta suplemen kesehatan di Indonesia.
BPOM juga mendorong agar pengawasan ke depan semakin mengedepankan pemanfaatan data, kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan pasar, serta strategi pencegahan yang berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat.
Melalui pendekatan ini, BPOM berharap pengawasan tidak hanya mampu menemukan produk bermasalah setelah beredar, tetapi juga semakin efektif mengantisipasi potensi risiko sebelum berdampak luas terhadap masyarakat. (Tim)
