BENIH JAGUNG MERK 212 DIDUGA TAK SESUAI PESANAN, UANG RP38,95 JUTA BELUM KEMBALI: IRWAN DAN ATIKA DISOROT

BIMA NTB,JAKSANEWS.COM — Dugaan persoalan serius dalam transaksi benih jagung mencuat setelah seorang pembeli mengaku mengalami kerugian hampir Rp39 juta terkait pesanan benih jagung yang disebut menggunakan merek 212.

Berdasarkan bukti transfer yang diterima redaksi, pada 19 Januari 2025 tercatat transaksi sebesar Rp36.902.500 dari rekening atas nama MUH JUFRI ke rekening Bank Mandiri atas nama IRWAN. Beberapa menit kemudian, kembali tercatat transfer sebesar Rp2.050.000 ke rekening BRI atas nama ATIKA, dengan keterangan transaksi benih jagung 41 dus.

Jika kedua transaksi tersebut dijumlahkan, nilai transfer yang tercantum dalam dua bukti tersebut mencapai Rp38.952.500.

Persoalan kemudian mencuat setelah benih jagung yang dikirim ke Makassar diduga tidak sesuai dengan pesanan, bahkan oleh pihak pembeli disebut sebagai benih yang diduga palsu terkait merek 212.

Karena barang dianggap tidak sesuai dengan pesanan, benih tersebut kemudian dikembalikan ke Nusa Tenggara Barat (NTB).

Namun, persoalan tidak berhenti pada pengembalian barang. Pihak pembeli menyebut uang yang telah dibayarkan belum dikembalikan secara penuh. Bahkan, berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada redaksi, pengembalian dana baru sekitar Rp5 juta, sementara sisa dana masih belum diselesaikan.

BUKTI TRANSFER JADI SALAH SATU PETUNJUK

Dua resi transaksi yang diterima redaksi memperlihatkan adanya aliran dana kepada rekening atas nama IRWAN dan ATIKA. Namun, perlu ditegaskan bahwa bukti transfer dengan sendirinya  membuktikan adanya tindak pidana. Pembuktian mengenai apakah terjadi penipuan, penggelapan, atau pelanggaran hukum lainnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan.

Apabila benar terdapat kesengajaan sejak awal untuk menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan guna membuat seseorang menyerahkan uang, peristiwa tersebut dapat dimintakan penilaian hukum sebagai dugaan penipuan.

Karena transaksi yang dipersoalkan terjadi pada 19 Januari 2025, ketentuan KUHP yang berlaku pada saat peristiwa tersebut perlu menjadi perhatian. Sementara itu, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026. �

Database Peraturan | JDIH BPK +1

PASAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN

Untuk peristiwa yang terjadi pada 2025, salah satu ketentuan yang relevan untuk dikaji adalah Pasal 378 KUHP lama tentang penipuan, apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Selain itu, apabila persoalannya menyangkut barang atau uang yang telah berada dalam penguasaan seseorang kemudian secara melawan hukum dimiliki atau dikuasai, Pasal 372 KUHP lama tentang penggelapan juga dapat dipertimbangkan, tergantung konstruksi fakta dan alat bukti.

Dalam KUHP yang sekarang berlaku, UU No. 1 Tahun 2023, terdapat ketentuan yang secara khusus relevan dengan kasus jual-beli:

  • Pasal 492 mengatur tindak pidana penipuan, termasuk penggunaan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong untuk menggerakkan seseorang menyerahkan barang atau harta. �

Database Peraturan | JDIH BPK

  • Pasal 493 mengatur penjual yang menipu pembeli dengan menyerahkan barang lain selain yang telah ditentukan pembeli, atau menipu mengenai keadaan, sifat, atau banyaknya barang yang diserahkan. �

Database Peraturan | JDIH BPK

  • Pasal 495 mengatur perbuatan curang dalam perdagangan yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian ekonomi. �

Dengan demikian, jika benar benih yang dikirim berbeda dari pesanan dan terdapat unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, persoalan tersebut patut diuji melalui jalur hukum, bukan dibiarkan berlarut-larut.

JANGAN SAMPAI UANG SUDAH DITERIMA, BARANG SUDAH DIKEMBALIKAN, TAPI UANG TAK KUNJUNG DISELESAIKAN

Kasus ini kini menjadi sorotan karena pihak pembeli mengaku telah mengembalikan benih yang dianggap tidak sesuai, sementara pengembalian uang disebut baru sebagian.

Pertanyaannya sederhana: jika barang sudah dikembalikan karena diduga tidak sesuai pesanan, kapan sisa uang pembeli akan dikembalikan?

Publik tentu berharap persoalan tersebut segera mendapatkan penyelesaian secara terbuka dan bertanggung jawab. Jika memang terdapat kekeliruan transaksi, selesaikan dan kembalikan hak pembeli. Namun apabila pihak yang dirugikan merasa tidak mendapatkan penyelesaian, jalur kepolisian dan mekanisme hukum lainnya merupakan pilihan yang sah untuk menguji seluruh bukti.

Redaksi juga memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada IRWAN dan ATIKA maupun pihak terkait untuk menjelaskan duduk perkara dari sisi mereka.

Catatan: Pemberitaan ini merupakan informasi berdasarkan keterangan pihak yang merasa dirugikan dan dokumen transaksi yang diterima redaksi.

**JAKSANEWS.COM — TAJAM MENGUNGKAP FAKTA, TETAP BERPEGANG PADA BUKTI.**

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *