Pekanbaru, 18 November 2026 – Kematian Ripka Fani Br S Milala (43), seorang ibu rumah tangga yang mengalami kondisi kritis hingga meninggal dunia dalam rangkaian penindakan dan penggeledahan oleh personel Satresnarkoba Polres Pelalawan, menuai kritik keras dari kalangan praktisi hukum.
Ketua LBH Advokasi Peduli Bangsa Kongres Advokat Indonesia sekaligus Penasehat Hukum Aliansi Media Nasional (AMAN), Adv. Rikardo Simanjuntak, S.H., CPM, menilai peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius institusi kepolisian. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh kehilangan prinsip kemanusiaan, apalagi sampai mengabaikan keselamatan masyarakat yang berada di sekitar proses penindakan.
Rikardo menegaskan, polisi memang mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, penggeledahan, dan tindakan hukum lainnya dalam pemberantasan narkotika. Namun, kewenangan tersebut tidak memberikan hak kepada aparat untuk mengabaikan keselamatan, martabat, serta hak-hak dasar masyarakat.
“Jangan sampai pemberantasan narkoba dijadikan pembenaran atas tindakan yang mengabaikan keselamatan manusia. Polisi memang diberikan kewenangan oleh undang-undang, tetapi kewenangan itu harus dijalankan dengan tanggung jawab, kehati-hatian, profesionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tidak boleh ada anggapan bahwa ketika seseorang sedang menjadi sasaran operasi kepolisian, maka seluruh orang yang bersamanya kehilangan hak untuk diperlakukan secara manusiawi,” tegas Rikardo.
Menurutnya, meninggalnya Ripka tidak cukup dijawab dengan keterangan bahwa pemeriksaan luar jenazah tidak menemukan luka atau lebam. Publik membutuhkan penjelasan menyeluruh mengenai tindakan petugas, kronologi kondisi korban, proses pertolongan medis, serta kemungkinan hubungan antara rangkaian tindakan kepolisian dengan peristiwa meninggalnya korban.
KUHAP Baru Harus Menjadi Pegangan, Bukan Sekadar Formalitas
Rikardo mengingatkan bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Indonesia telah memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang berlaku sejak 2 Januari 2026.
Ia secara khusus menyoroti Pasal 112 dan Pasal 113 KUHAP yang mengatur kewenangan serta tata cara penggeledahan, termasuk terhadap alat transportasi.
Pasal 112 memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan terhadap alat transportasi. Namun, Pasal 113 ayat (1) pada prinsipnya mengharuskan penyidik terlebih dahulu mengajukan izin kepada ketua pengadilan negeri.
Memang terdapat pengecualian dalam keadaan mendesak sebagaimana Pasal 113 ayat (4) dan ayat (5). Akan tetapi, dalam kondisi tersebut, penyidik tetap wajib meminta persetujuan ketua pengadilan negeri paling lama 2 x 24 jam setelah penggeledahan sebagaimana Pasal 113 ayat (6).
Bahkan, Pasal 113 ayat (9) menegaskan bahwa apabila persetujuan pengadilan ditolak, hasil penggeledahan tidak dapat dijadikan alat bukti.
“Karena itu, saya meminta Polda Riau membuka dan memeriksa dasar hukum penggeledahan kendaraan tersebut. Apakah sudah ada izin pengadilan? Jika menggunakan alasan keadaan mendesak, apa fakta objektif yang mendasarinya? Apakah kewajiban meminta persetujuan pengadilan sudah dipenuhi? Jangan sampai kewenangan penyidik dijalankan tanpa pengawasan hukum,” ujarnya.
Rikardo menambahkan, pemeriksaan juga harus mencakup surat perintah penyidikan, surat tugas, administrasi penindakan, berita acara penggeledahan, serta seluruh dokumen yang berkaitan dengan operasi tersebut.
Menurutnya, legalitas penggeledahan tidak boleh hanya dinilai dari ada atau tidaknya barang bukti narkotika, tetapi juga dari kepatuhan terhadap seluruh prosedur hukum.
Pengambilalihan Kemudi Kendaraan Harus Dipertanggungjawabkan
Selain persoalan penggeledahan, Rikardo menyoroti keterangan kepolisian mengenai pengambilalihan kemudi kendaraan oleh petugas ketika istri dan anak Suhendrik Ginting masih berada di dalam mobil.
Ia mempertanyakan urgensi tindakan tersebut, terlebih berdasarkan kronologi yang diberitakan, pengambilalihan kemudi dilakukan ketika hujan deras dengan alasan memindahkan kendaraan ke tempat yang lebih teduh.
“Pertanyaan saya sederhana, apa urgensinya anggota polisi mengambil alih kemudi kendaraan yang masih ditumpangi seorang ibu dan anak kecil? Apakah tidak ada alternatif lain yang lebih aman? Apakah kondisi kesehatan penumpang sudah diperiksa? Siapa yang memutuskan kendaraan itu harus dijalankan oleh petugas? Semua harus dijelaskan,” katanya.
Rikardo mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur kewenangan diskresi kepolisian.
Menurutnya, diskresi bukan kewenangan tanpa batas. Setiap keputusan aparat harus memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh mengabaikan prinsip keselamatan masyarakat.
Ia juga mengingatkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, khususnya Pasal 3, yang memuat prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan kewajaran.
“Kalau memang ada kebutuhan untuk memindahkan kendaraan, harus dijelaskan mengapa cara tersebut dipilih dan bagaimana risiko terhadap penumpang diperhitungkan. Penolakan seseorang untuk keluar dari kendaraan tidak serta-merta menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang tidak proporsional. Aparat harus mampu membedakan perlawanan, ketidakpatuhan, dan ancaman nyata,” tegasnya.
Pasal 14 UU Polri: Polisi Berkewajiban Melindungi Keselamatan Jiwa
Rikardo menegaskan bahwa persoalan paling mendasar dalam kasus ini adalah kewajiban kepolisian untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat.
Ia merujuk Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang menyebutkan tiga tugas pokok kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Lebih khusus, Pasal 14 ayat (1) huruf i mengatur tugas Polri untuk melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
“Artinya, memberikan pertolongan kepada masyarakat bukan sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan sesuka hati anggota. Itu merupakan bagian dari tugas kepolisian. Ketika seorang perempuan mengalami kejang-kejang dan kehilangan kesadaran di tengah operasi, maka keselamatan nyawanya harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Ia mempertanyakan apakah petugas segera memberikan pertolongan pertama, apakah ambulans atau tenaga medis segera dihubungi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membawa korban ke Puskesmas, dan apakah terdapat keterlambatan penanganan.
“Jangan hanya menjelaskan bahwa korban akhirnya dibawa ke Puskesmas. Publik ingin mengetahui apa yang dilakukan petugas sejak korban mulai mengalami kejang sampai mendapatkan penanganan medis. Dalam keadaan darurat, setiap menit sangat berarti,” katanya.
Rikardo juga meminta perbedaan keterangan mengenai permintaan air minum dan penggunaan air hujan untuk membasahi wajah atau bibir korban diperiksa secara objektif.
Menurutnya, ketika seseorang mengalami kejang dan tidak sadarkan diri, prioritasnya adalah pertolongan medis darurat, bukan sekadar memberikan air minum. Memasukkan cairan ke mulut orang yang tidak sadar bahkan dapat menimbulkan risiko tersedak.
Hak Hidup dan Martabat Manusia Dilindungi Undang-Undang
Dalam perspektif hak asasi manusia, Rikardo menyebut bahwa kematian Ripka harus dilihat dengan memperhatikan kewajiban negara melindungi hak hidup setiap warga negara.
Ia merujuk Pasal 28A UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya.
Selain itu, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
Pasal 4 UU HAM juga menempatkan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
Sementara Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan maupun perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat kemanusiaannya.
“Negara tidak boleh hanya hadir ketika hendak menangkap seseorang, tetapi absen ketika keselamatan orang yang berada dalam proses penindakan harus dilindungi. Hak hidup bukan hak yang diberikan polisi, sehingga bukan pula hak yang dapat diabaikan oleh polisi,” tegas Rikardo.
Ia menambahkan, pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran HAM harus dilakukan secara serius apabila ditemukan indikasi bahwa tindakan atau kelalaian aparat telah mengakibatkan terabaikannya hak-hak korban.
Menurutnya, tidak ditemukannya luka fisik tidak serta-merta menutup kemungkinan adanya persoalan dalam cara petugas memperlakukan korban maupun dalam penanganan kondisi darurat medis.
Jika Terbukti Lalai, Pertanggungjawaban Pidana Harus Dibuka
Rikardo juga mengingatkan bahwa apabila pemeriksaan menemukan adanya kelalaian anggota yang mempunyai hubungan sebab akibat dengan kematian korban, persoalannya tidak boleh berhenti pada pemeriksaan etik atau disiplin.
Ia menunjuk Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur tindak pidana karena kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
Selanjutnya, Pasal 475 ayat (1) mengatur kemungkinan penambahan pidana apabila tindak pidana kealpaan tersebut dilakukan dalam menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi.
“Ini bukan berarti kita langsung menyatakan anggota polisi telah melakukan tindak pidana. Namun, jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya kealpaan, kewajiban yang dilanggar, dan hubungan sebab akibat dengan meninggalnya korban, maka penyidik harus mengkaji penerapan ketentuan pidana tersebut. Jangan sampai pemeriksaan hanya berhenti pada persoalan etik, sementara kemungkinan pertanggungjawaban pidana tidak pernah diuji,” jelasnya.
Rikardo meminta agar penyelidikan juga melibatkan pemeriksaan medis yang memadai, keterangan tenaga kesehatan, saksi yang berada di dalam kendaraan, serta analisis seluruh rekaman dan dokumentasi kejadian.
Ia menegaskan, riwayat penyakit maupun obat yang ditemukan pada korban tidak boleh dijadikan kesimpulan sepihak bahwa kematian tersebut semata-mata disebabkan kondisi kesehatan.
Sebaliknya, pemeriksaan medis harus mengungkap penyebab kematian dan menilai apakah tindakan atau keterlambatan pertolongan memiliki kontribusi terhadap kondisi korban.
Anak Delapan Tahun Juga Harus Mendapat Perlindungan
Rikardo turut memberikan perhatian terhadap keberadaan seorang anak perempuan berusia delapan tahun yang diberitakan berada di dalam kendaraan saat proses penindakan berlangsung.
Menurutnya, anak tersebut tidak boleh dipandang sekadar sebagai penumpang biasa dalam sebuah operasi kepolisian. Ia merupakan anak yang berpotensi mengalami tekanan psikologis setelah menyaksikan ibunya mengalami kondisi darurat hingga meninggal dunia.
Rikardo merujuk Pasal 59 dan Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur kewajiban perlindungan khusus bagi anak dalam kondisi tertentu, termasuk penanganan cepat, pendampingan psikososial, dan perlindungan dalam proses peradilan.
“Bayangkan seorang anak berusia delapan tahun berada dalam kendaraan, menyaksikan proses penindakan terhadap ayahnya, kemudian melihat ibunya mengalami kejang-kejang hingga meninggal dunia. Bagaimana kondisi psikologis anak tersebut? Siapa yang memastikan dia mendapatkan pendampingan? Jangan sampai setelah kehilangan ibunya, anak ini juga harus menanggung trauma tanpa perhatian negara,” ujarnya.
Ia meminta agar pihak berwenang melakukan asesmen psikologis terhadap anak dengan pendekatan ramah anak, tidak memaksanya mengulang pengalaman traumatis, serta memastikan pendampingan dari keluarga dan tenaga profesional.
Delapan Personel Diperiksa, Jangan Hanya Menjadi Formalitas Internal
Rikardo juga menyoroti pemeriksaan terhadap delapan personel Satresnarkoba Polres Pelalawan oleh Bidang Propam Polda Riau, termasuk Kasatresnarkoba Iptu Rudi Syahputra.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut harus menjadi momentum untuk mengungkap seluruh rangkaian kejadian dan tanggung jawab masing-masing personel.
Ia meminta Propam tidak hanya memeriksa anggota yang berada langsung di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak yang memberikan instruksi, mengambil keputusan, serta bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengawasan operasi.
“Periksa semuanya secara objektif. Siapa yang memimpin operasi, siapa yang menghentikan kendaraan, siapa yang melakukan penggeledahan, siapa yang mengambil alih kemudi, siapa yang menangani korban ketika kejang, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan tersebut. Jangan ada tanggung jawab yang saling dilempar,” tegasnya.
Ia meminta Polda Riau segera mengamankan seluruh bukti, termasuk:
Surat perintah penyidikan dan surat tugas operasi.
Surat izin atau persetujuan penggeledahan dari pengadilan.
Berita acara penggeledahan dan penyitaan.
Rekaman CCTV, video masyarakat, kamera kendaraan, dan dokumentasi petugas apabila tersedia.
Rekaman komunikasi dan laporan pelaksanaan operasi.
Catatan medis serta keterangan tenaga kesehatan yang menangani korban.
Keterangan seluruh penumpang kendaraan dan saksi independen.
Hasil pemeriksaan Propam terhadap delapan personel.
Menurutnya, pengamanan bukti sangat penting agar tidak ada informasi yang hilang dan setiap keputusan petugas dapat diuji berdasarkan fakta.
Kematian Seorang Ibu Bukan Hanya Persoalan Hukum, tetapi Juga Luka Sosial
Dari perspektif sosial, Rikardo menilai peristiwa ini memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada persoalan penegakan hukum narkotika.
Kematian seorang ibu di tengah operasi kepolisian dapat menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat apabila tidak dijelaskan secara transparan.
Masyarakat bisa bertanya-tanya: apakah ketika berhadapan dengan aparat, mereka dan keluarganya tetap mendapatkan perlindungan? Apakah seorang istri dan anak yang tidak menjadi sasaran penindakan juga aman ketika polisi melakukan operasi?
“Jangan sampai masyarakat menjadi takut ketika melihat polisi datang. Seharusnya kehadiran polisi menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. Kepercayaan publik dibangun bukan hanya melalui keberhasilan menangkap pelaku kejahatan, tetapi juga melalui cara aparat memperlakukan masyarakat secara adil dan manusiawi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dampak sosial dari peristiwa ini tidak boleh diremehkan. Ada seorang suami yang kehilangan pasangan hidup, seorang anak yang kehilangan ibunya, dan keluarga yang harus menjalani kehidupan setelah peristiwa traumatis tersebut.
Negara dan institusi kepolisian, menurutnya, harus memastikan keluarga korban mendapatkan akses informasi, pendampingan hukum, dukungan psikososial, serta mekanisme pemulihan yang sesuai ketentuan.
“Jangan hanya menghitung berapa banyak tersangka yang berhasil ditangkap dan berapa banyak barang bukti yang ditemukan. Ukuran keberhasilan aparat juga harus dilihat dari berapa banyak nyawa yang berhasil dilindungi, berapa banyak warga yang merasa aman, dan seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” tambahnya.
Desak Pemeriksaan Independen dan Transparansi Polda Riau
Atas peristiwa tersebut, Rikardo mendorong Kompolnas, Komnas HAM, dan Ombudsman RI untuk ikut melakukan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing.
Kompolnas diharapkan mengawasi profesionalitas dan pelaksanaan tugas kepolisian, Komnas HAM dapat mendalami aspek dugaan pelanggaran HAM, sedangkan Ombudsman dapat menilai apabila terdapat dugaan maladministrasi dalam pelayanan atau tindakan aparat.
Ia juga meminta agar pemeriksaan medis dan penyelidikan kemungkinan tindak pidana dilakukan secara objektif, terpisah dari penilaian etik apabila memang ditemukan dasar untuk proses pidana.
“Jangan hanya mengandalkan penjelasan internal. Keluarga korban dan masyarakat berhak mendapatkan proses yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika ditemukan pelanggaran, siapa pun anggotanya harus bertanggung jawab sesuai hukum. Jabatan dan seragam tidak boleh menjadi alasan untuk kebal dari pertanggungjawaban,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Rikardo menegaskan bahwa dirinya mendukung pemberantasan narkotika dan penegakan hukum yang tegas. Namun, ketegasan aparat harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak hidup dan keselamatan masyarakat.
“Ripka Fani bukan sekadar nama dalam sebuah laporan penindakan. Dia seorang ibu, seorang istri, dan bagian dari sebuah keluarga. Ada kehidupan yang hilang dan ada anak yang harus tumbuh tanpa ibunya. Kita tidak sedang meminta polisi berhenti memberantas narkoba. Kita meminta polisi menjalankan tugas dengan benar, manusiawi, dan bertanggung jawab. Jika memang ada kelalaian atau pelanggaran, ungkap dan tindak. Jangan biarkan keluarga korban kehilangan bukan hanya seorang ibu, tetapi juga hak untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan,” tutup Adv. Rikardo Simanjuntak, S.H., CPM.
(Tim)







