Kejari Bengkalis Terima Pengembalian Kerugian Negara Perkara Pupuk Subsidi Sebesar Rp497 Juta

Kejaksaan863 Dilihat

JaksaNews.com | Kepala Seksi Intelijen Resky Pradhana Romli, S.H., M.H. dan Kepala Seksi Pidana Khusus Hengky Fransiscus Munte, S.H., M.H. telah memimpin pelaksanaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Penyaluran dan Penjualan Pupuk Subsidi dari Pemerintah Tahun Anggaran 2020-2021 di Kabupaten Bengkalis di Kejaksaan Negeri Bengkalis.

“Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis, telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 497.103.422,26 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah duapuluh enam sen) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dan penjualan pupuk subsidi dari pemerintah tahun anggaran 2020 s/d 2021 di Kabupaten Bengkalis,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Intelijen, Resky Pradhana Romli dalam keterangan pers, Senin (29/7/2024).

Dikatakan Resky, uang tersebut diserahkan oleh Tersangka DS (48) bersama perwakilan keluarga kepada Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bengkalis untuk selanjutnya dilakukan penyitaan guna dijadikan barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dan penjualan pupuk subsidi dari pemerintah tahun anggaran 2020 s/d 2021 di Kabupaten Bengkalis.

Lanjut dia, pengembalian kerugian keuangan negara ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bengkalis bukan saja sebagai proses penindakan namun juga sebagai tindakan pemulihan kerugian keuangan negara.

Pengembalian itu diyakini tidak menghapus pidana, melainkan sebagai pertimbangan Jaksa nantinya dalam upaya penuntutan tersangka di pengadilan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diketahui, ada tiga orang tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah DS selaku pengecer pupuk subsidi, FY (41) selaku penyuluh pertanian dan Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan (PNS), serta N (60) selaku Tim Verifikasi dan Validasi (Pensiunan PNS).

Penetapan ketiganya sebagai tersangka dilakukan setelah Tim Jaksa Penyidik melakukan gelar perkara pada Rabu (3/7) kemarin. Di hari yang sama, ketiganya langsung dilakukan penahanan dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkalis.

Kasi Pidsus Kejari Bengkalis, Hengky Fransiscus Munte memaparkan modus operandi yang dilakukan para tersangka dalam perkara rasuah tersebut. Yakni, dengan sengaja mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

“Hal ini mengakibatkan pupuk subsidi diterima oleh petani yang tidak memenuhi syarat,” kata Hengky.

Perbuatan para tersangka itu, kata Hengky, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp497.103.422. Angka tersebut didapat berdasarkan hasil audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau.

“Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tegas Hengky. [ken]

 

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *