Beton Rusak, Pasir dan Batu Dipertanyakan! Proyek Jembatan Rp8,2 Miliar Jadi Sorotan Serius

Terbaru78 Dilihat

KETAPANG, KALIMANTAN BARAT – Pembangunan Jembatan Gantung Desa Alam Pakuan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan nilai kontrak Rp8.225.775.000 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025–2026, menuai sorotan serius dari Perkumpulan Pemimpin Media Independen (P2MI) Kalimantan Barat. Sejumlah persoalan mulai dari dugaan keterlambatan pekerjaan, penggunaan material, kerusakan beton, hingga lemahnya pengawasan proyek menjadi perhatian dan dinilai perlu mendapatkan pemeriksaan menyeluruh.

Ketua P2MI Kalimantan Barat, Thomas Mamahani, secara tegas mempertanyakan pelaksanaan proyek tersebut. Berdasarkan papan informasi pekerjaan di lapangan, kontrak proyek tercatat tertanggal 12 Desember 2025 dengan masa pelaksanaan 270 hari kalender. Namun, menurut Thomas, hingga 23 Oktober 2026 pekerjaan pembangunan masih berlangsung.

Thomas menyayangkan kinerja satuan kerja Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, yang menurutnya perlu dievaluasi terkait pengawasan dan ketegasan terhadap pelaksanaan proyek.

Ia juga menyoroti CV Beruang Kota selaku kontraktor pemenang lelang yang diduga mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan kontrak.

“Kontraktor CV Beruang Kota sebagai pemenang lelang jembatan tersebut diduga telah melakukan wanprestasi karena terindikasi terlambat dalam pelaksanaan kontrak kerja,” ungkap Thomas.

Tidak hanya persoalan waktu pelaksanaan, Thomas juga mempertanyakan kualitas pekerjaan konstruksi. Ia menyebut terdapat beberapa bagian beton yang diduga mengalami kerusakan dan menilai kualitas pekerjaan perlu diperiksa secara serius.

Menurutnya, pihak BPJN Kalbar juga perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan terhadap proyek tersebut, terlebih berbagai pemberitaan dan sorotan media sebelumnya dinilai belum mendapatkan respons yang memadai.

P2MI Kalbar berencana melayangkan surat kepada instansi terkait dan aparat penegak hukum di wilayah Kalimantan Barat untuk meminta pemeriksaan terhadap proyek pembangunan Jembatan Gantung Desa Alam Pakuan yang menggunakan anggaran negara sebesar Rp8,2 miliar tersebut.

Dewan Pakar Hukum AMAN: Jangan Hanya Berlindung di Balik Adendum Kontrak

Menanggapi persoalan tersebut, Dewan Pakar Bidang Hukum Aliansi Media Nasional (AMAN), Ramlan Lubis, SH, menilai bahwa klarifikasi pihak pelaksana proyek tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pekerjaan konstruksi.

Menurutnya, pernyataan bahwa proyek telah berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dibuktikan melalui dokumen administrasi, kesesuaian spesifikasi teknis, hasil pengujian material, serta kondisi fisik pekerjaan di lapangan.

Ramlan menegaskan bahwa adendum perpanjangan kontrak bukanlah jawaban untuk seluruh persoalan yang dipertanyakan masyarakat.

Adendum kontrak memang dapat menjadi dasar perubahan waktu pelaksanaan sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Namun, hal tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa kualitas material, volume pekerjaan, dan hasil konstruksi telah memenuhi spesifikasi.

“Persoalan administrasi kontrak harus dibedakan dengan persoalan kualitas konstruksi. Kalau memang sudah ada adendum, silakan tunjukkan dasar dan dokumennya. Tetapi bagaimana dengan kualitas beton, material pasir, batu bronjong, serta kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis? Itu juga harus dijawab,” demikian pokok pandangan hukum dan konstruksi yang perlu dikonfirmasi kepada Ramlan.

Dugaan Penggunaan Pasir Setempat Harus Diperiksa

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah dugaan penggunaan material pasir setempat dalam pembangunan jembatan tersebut, bukan pasir yang didatangkan dari luar daerah.

Menurut Ramlan, penggunaan pasir lokal tidak otomatis merupakan pelanggaran. Namun, material yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis sesuai peruntukannya.

Pihak pelaksana perlu menjelaskan asal material, spesifikasi pasir, serta hasil pengujian laboratorium, termasuk parameter gradasi dan kadar lumpur.

Jika material tidak memenuhi standar, hal tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pekerjaan, khususnya apabila digunakan dalam campuran beton.

Karena itu, dokumen pengujian material harus dibuka agar masyarakat mengetahui apakah pasir yang digunakan benar-benar memenuhi persyaratan konstruksi.

Batu Beronjong Berukuran Kecil Ikut Dipersoalkan

Persoalan berikutnya adalah dugaan penggunaan batu berukuran relatif kecil untuk pekerjaan beronjong atau bronjong.

Ukuran dan kualitas batu merupakan bagian penting dari spesifikasi pekerjaan. Material tersebut harus memenuhi persyaratan teknis sesuai desain konstruksi agar mampu memberikan fungsi perlindungan dan kestabilan sebagaimana direncanakan.

Pertanyaannya, apakah ukuran batu yang digunakan telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak?

Jika ditemukan perbedaan antara material yang terpasang dan spesifikasi teknis, perlu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab serta pihak yang bertanggung jawab.

Beton Mengalami Kerusakan, Mutu Konstruksi Jangan Dianggap Sepele

Sorotan paling serius adalah adanya beberapa bagian beton yang dilaporkan mengalami kerusakan.

Kondisi tersebut memunculkan dugaan mengenai kesesuaian mutu beton atau kuat tekan beton yang digunakan dalam pembangunan jembatan.

Ramlan menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena kualitas beton berkaitan dengan kekuatan dan keselamatan struktur konstruksi.

Namun, kerusakan beton tidak otomatis membuktikan bahwa mutu beton berada di bawah standar. Diperlukan pemeriksaan teknis melalui dokumen job mix design, hasil pengujian benda uji beton, dan pengujian langsung pada struktur apabila diperlukan.

Pihak pelaksana dan pengawas harus menjelaskan penyebab kerusakan, hasil pemeriksaan, serta langkah perbaikan yang dilakukan.

BPJN Kalbar Harus Membuka Hasil Pengawasan

Ramlan juga menilai bahwa BPJN Kalimantan Barat perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pelaksanaan pengawasan proyek tersebut.

Sebagai proyek pemerintah dengan nilai anggaran miliaran rupiah, pengawasan tidak boleh hanya bersifat administratif atau formalitas.

Beberapa dokumen yang perlu diperiksa antara lain:

  1. Kontrak awal dan adendum perpanjangan waktu.
  2. Laporan progres fisik pekerjaan.
  3. Dokumen asal dan hasil pengujian material pasir.
  4. Spesifikasi ukuran dan kualitas batu bronjong.
  5. Job mix design dan hasil pengujian kuat tekan beton.
  6. Laporan pengawasan dan berita acara pemeriksaan pekerjaan.
  7. Dokumen evaluasi serta tindak lanjut atas bagian konstruksi yang mengalami kerusakan.

Menurutnya, apabila seluruh pekerjaan memang telah sesuai ketentuan, hasil pemeriksaan dan dokumen pendukung seharusnya dapat memberikan jawaban yang objektif kepada masyarakat.

P2MI Kalbar Siapkan Surat Permintaan Pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum

Sebelumnya, Thomas Mamahani menegaskan bahwa P2MI Kalbar berencana melayangkan surat kepada instansi terkait dan aparat penegak hukum untuk meminta pemeriksaan terhadap pembangunan Jembatan Gantung Desa Alam Pakuan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah pelaksanaan proyek telah sesuai dengan ketentuan kontrak, spesifikasi teknis, serta aturan penggunaan anggaran negara.

Pemeriksaan diharapkan tidak hanya menyentuh aspek administrasi, tetapi juga mencakup kualitas material, volume pekerjaan, struktur konstruksi, pembayaran pekerjaan, serta tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau penyimpangan, penanganannya harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Klarifikasi Suryadi Harus Dibuktikan dengan Data

Sebelumnya, Suryadi telah memberikan klarifikasi bahwa pembangunan Jembatan Gantung Desa Alam Pakuan dengan nilai kontrak Rp8.225.775.000 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025–2026 telah berjalan sesuai prosedur dan SOP.

Ia menjelaskan bahwa persoalan waktu pelaksanaan telah memiliki dasar administrasi melalui adendum perpanjangan kontrak.

“Kami ingin meluruskan bahwa proyek tersebut sudah sesuai prosedur. Terkait waktu pelaksanaan, sudah ada adendum perpanjangan kontrak. Semua dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan SOP yang berlaku,” jelas Suryadi.

Namun, klarifikasi tersebut tetap perlu dilengkapi dengan pembuktian mengenai aspek teknis dan administrasi pekerjaan.

Adanya adendum harus dijelaskan melalui dokumen yang sah, sementara persoalan material dan kerusakan beton harus dijawab melalui pemeriksaan teknis.

Uang Negara Harus Dipertanggungjawabkan, Bukan Sekadar Diklaim Sesuai SOP

Persoalan pembangunan Jembatan Gantung Desa Alam Pakuan tidak boleh berhenti pada perdebatan antara pihak pelaksana dan organisasi yang melakukan kontrol sosial.

Suryadi memiliki hak memberikan klarifikasi. P2MI Kalbar memiliki hak menyampaikan kritik dan meminta pemeriksaan. Masyarakat pun memiliki hak mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan.

Dengan nilai proyek mencapai Rp8,2 miliar, publik membutuhkan pembuktian, bukan sekadar pernyataan.

Jika proyek ini memang tidak bermasalah, tunjukkan dokumennya. Jika material memenuhi spesifikasi, buka hasil pengujiannya. Jika beton telah memenuhi mutu yang disyaratkan, tunjukkan hasil uji kuat tekannya. Jika perpanjangan kontrak telah dilakukan secara sah, jelaskan dasar dan dokumennya.

Jangan sampai proyek bernilai miliaran rupiah hanya dinyatakan selesai secara administratif, sementara pertanyaan mengenai kualitas fisik bangunannya belum terjawab.

Uang APBN bukan uang pribadi. Setiap rupiah wajib menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat.

(Budi Gunawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *