Jaksanews.com | Satuan Reskrim Polresta Pekanbaru memeriksa Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Ade Rinaldi terkait dugaan korupsi di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Bery Juana Putra mengatakan dugaan korupsi itu diusut setelah polisi menerima laporan soal perbaikan toilet diduga fiktif.
“Iya betul, ada diperiksa Sekretaris Bapenda Pekanbaru inisial AR. Tim sedang mendalami berkaitan dugaan korupsi toilet di kantor Bapenda Pekanbaru,” ujar Bery Kamis (4/7).
Bery mengatakan sejumlah saksi diperiksa penyidik. Termasuk Ade Rinaldi yang merupakan adik kandung mantan Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun.
“AR sudah diperiksa oleh penyidik Tipikor. Ada juga saksi lain kami periksa, untuk jumlah totalnya sekitar 7 saksi,” jelas Bery.
Bery menjelaskan pemeriksaan dilakukan terkait perbaikan toilet yang diduga fiktif. Polisi juga telah melakukan koordinasi dengan Inspektorat untuk menghitung nilai kerugian negara dalam kasus tersebut.
“Untuk saksi-saksi semua sudah diperiksa. Ada dugaan proyek perbaikan toilet yang fiktif. Kami sedang koordinasi dengan Inspektorat,” ucap Bery.
Selain Sekretaris Bapenda Pekanbaru dan staf, penyidik juga dijadwalkan memeriksa pihak rekanan. Pemeriksaan itu berkaitan pengerjaan proyek perbaikan toilet di Bapanda Pekanbaru.
“Kita koordinasi dengan Inspektorat Pemko Pekanbaru. Rekanan yang mengerjakan juga kami jadwalkan dalam waktu dekat untuk dimintai keterangan,” katanya.
Sementara untuk abang kandung Ade Rinaldi yakni mantan PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun juga diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda Riau di hari yang sama 1 Juli 2024.
Muflihun diperiksa terkait kasus dugaan korupsi di Sekretariat DPRD (Setwan) Riau, saat dirinya menjabat sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan).
“Iya benar hari ini pemeriksaan terhadap Muflihun atau Uun. Dia datang memenuhi panggilan,” ujar Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Nasriadi kepada merdeka.com Senin (1/7).
Nasriadi mengatakan penyelidikan dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif itu mulai diusut sejak 9 bulan lalu. Penyidik sudah 2 kali melayangkan surat panggilan klarifikasi untuk Muflihun. Namun, kali ini Muflihun datang memenuhi panggilan.
“Kami dari tahun lalu atau 9 bulan lalu sudah mulai melakukan penyelidikan terkait indikasi ada atau tidaknya tindak pidana korupsi pada tahun 2020-2021 terkait SPPD fiktif dari perjalanan dinas di Setwan DPRD Riau,” ucap Nasriadi.
Nasriadi menyampaikan kasus yang diusut terkait SPPD periode 2020-2021. Penyidik Krimsus Polda Riau menemukan adanya dugaan perjalanan dinas fiktif saat Sekretaris Dewan dijabat Muflihun yang merupakan Alumni IPDN itu.
“Jadi pada tahun 2022 itu telah ditangani Kejaksaan dan 2020-2021 itu dijabat sama Muflihun. Beliau ini adalah mantan Pj Wali Kota dan Sekwan, ini sudah akhir tahap penyelidikan,” kata Nasriadi.
Penyidik menemukan adanya perjalanan dinas pada tahun 2020 lalu. Padahal, di periode itu tengah pandemi COVID-19, sehingga tidak ada penerbangan.
“Contoh ada perjalanan dinas tahun 2020 itu. Sedangkan 2020 kita COVID-19, waktu itu pesawat tidak ada terbang. Tapi kami temukan ada tiket pesawat, padahal kami sudah croschek ke maskapai itu tidak ada dan tidak terdaftar,” jelas Nasriadi.
sumber: riauaktual.com | editor : ade monchai]
