Law Office of Rangga | Hati-hati meminjamkan KTP atau tanda diri lain. Bisa-bisa dijadikan jaminan dan barang yang dipinjam dibawa kabur.
langkah hukum yang tepat diambil yaitu dengan membuat Laporan Polisi atas dasar dugaan tindak pidana Penggelapan sebagaimana ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan :
Pasal 372 KUHP :
“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda”
Terkait dengan hubungan atau peran serta si Penjamin dalam perkara tersebut, tentu akan digali lebih mendalam pada proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian.
Penyelidikan menurut ketentuan Pasal 1 Angka (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Sedangkan Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 Angka (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Apabila tidak ditemukan peran serta si penjamin di dalam perkara dimaksud, kapasitas sebagai penjamin hanya untuk dimintai keterangan sebagai Saksi. Namun, manakala didapat fakta adanya keterlibatan si Penjamin, maka si Penjamin mungkin dapat diduga Turut Serta Melakukan Tindak Pidana menurut ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Angka (1) atau Membantu Melakukan Tindak Pidana menurut ketentuan Pasal 56 KUHP, yang menyatakan :
Pasal 55 Ayat (1) Angka (1) KUHP :
(1). Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
Pasal 56 KUHP :
Dipidana sebagai pembantu kejahatan :
1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
Sehubungan dengan penanganan perkara pidana di Kepolisian, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dinyatakan bahwa Keadilan Restoratif (Restorative Justice) adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
Berdasarkan peraturan di atas, maka dalam permasalahan si Penjamin terkait dugaan tindak pidana Penggelapan dimaksud, dapat ditempuh langkah mediasi melalui jalan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sehingga diharapkan bisa ditemukan penyelesaian yang adil bagi Pelapor maupun Terlapor.
Rangga Gautama, SH., MH
Seluruh informasi hukum yang ada di Law Office of Rangga disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum.
