JaksaNews.com | Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah, Ponco Hartanto melarang keras jajaran jaksanya berpolitik praktis di Pilkada Serentak 2024. Hal ini sesuai instruksi Jaksa Agung terkait Netralitas Kejaksaan RI harga mati.
“Sesuai dengan instruksi Jaksa Agung, bahwa ASN khususnya kejaksaan supaya netral dalam pelaksanaan pilkada. Hak pilih boleh digunakan tapi tidak boleh berpolitik praktis,” ujarnya, Selasa (17/9/2024).
Menurutnya, netralitas jaksa merupakan harga mati karena tidak ada ruang bagi jajaran jaksa untuk berpolitik praktis. “Dengan harapan dengan kita netral pemilu akan jurdil,” tandasnya.
Ponco mengaku bakal menindak jaksa jika kedapatan berpolitik praktis. “Dengan sangsi aturan berlaku, aturan disiplin internal kita,” tambahnya.
Jelang Pilkada pada 27 November mendatang, pihaknya juga berupaya untuk menjalin sinergitas dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Ia berharap dengan netralitas dan juga kinerja jaksa dalam gakkumdu gelaran pesta demokrasi dapat sukses.
“Harapan kami pilkada ini kalau bisa semua masalah selesai di gakkumdu, tidak usah dilanjutkan dipersidangan. Harapan kami bisa lancar dengan damai. Semua bisa mengunakan hak pilihnya,” pungkasnya.
