KUANSING,-Menjadi perhatian publik.! Sengketa kebun sawit yang berada diluar Hak Guna Usaha (HGU) PT. TBS yang diketahui masuk dalam kawasan hutan lindung bukit betabuh (KA.i 1) terletak di dua desa Sungai Besar dan Sungai Besar Hilir, Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dengan luasan 542 Ha itu belum menemukan titik penyelesaian.
Pasalnya kedua belah pihak sampai saat ini saling klaim masing-masing kelompoknya yang merasa berhak atas pengelolaan lahan tersebut dengan legalitasnya masing-masing.
Berdasarkan hasil konfirmasi Tim awak media ini kepada Ketua KOPKAR PT TBS, Daulay mengungkapkan Kebun dengan luasan 542 Ha itu di bangun oleh TBS untuk karyawan TBS yang tergabung dalam Anggota KOPKAR dan lebih kurang 300 Ha itu statusnya APL
“Luasnya lebih tepatnya 542 Ha pak, dibangun oleh PT TBS untuk Karyawan TBS yang tergabung dalam KOPKAR, Lebih kurang 300 Ha itu statusnya APL” ungkapnya melalui pesan WhatsApp, Jum’at 16/08/2024.
Pihak KOPKAR juga menyebutkan tidak pernah melakukan Aktifitas Pemanenan lagi semenjak di usir paksa dari Perkebunan tersebut
“Sejak mereka mengusir kita secara paksa dari perumahan yang ada di kebun tersebut, pernah kita coba panen, namun dilarang sama mereka pak semenjak itu sampai sekarang menurut informasi di lapangan mereka yang panen pak” sebutnya sembari mengirimkan foto aktifitas Panen yang dilakukan Kelompok Tani Godang Basamo.
Disamping itu saat dikonfirmasi oleh Tim awak media kepada Ketua Kelompok Tani Godang Basamo Reno membantah bahwasanya pihaknya tidak ada melakukan Pemanenan di perkebunan sawit tersebut dengan menuduh pemanenan dilakukan oleh preman sabu. Sembari mengaku dekat dengan Kanit
“Bukan pihak kita yang melakukan Pemanenan bang, preman-preman sabu di desa situ mungkin, saya dekat dengan Kanit bang” cetusnya
Dirinya juga mengakui bahwa Tujuan dari Kelompok Tani Godang Basamo itu ialah untuk penghijauan bukan pemanenan, dan sudah membeli berbagai macam bibit
“Tujuan dari Kelompok Tani Godang Basamo untuk penghijauan, kita sudah beli berbagai macam bibit, mulai dari petai, jengkol dan durian” tandasnya kepada tim awak media
Namun pernyataan dari salah seorang pengurus Kelompok Tani Godang Basamo A.n Andres sangat bertentangan dengan Reno selaku ketua kelompok, Andres menyebutkan telah memiliki legalitas untuk mengelolah lahan tersebut dengan persetujuan pihak KPH, Anehnya ia juga terkesan menakuti-nakuti tim awak media ini.
“Kita punya legalitas nya, abg tanya saja sama pihak KPH dan Azrori selaku Anggota DPRD, kalau kelompok tani yang abang gugat, banyak musuh Abang, nanti kan ada resiko balik sama abang”katanya pada 17/07/2024 lalu.
Sedangkan pernyataan Kepala KPH dikutip dari liputanonline.com Kepala Pemangkuan Hutan (KPH) Singingi Azmir Azis saat diminta tanggapannya terkait gonjang ganjing kebun sawit dan lahan yang luasnya diperkirakan mencapai 500 hektar, ia mengatakan Kebun tersebut sekarang dalam status quo, kedua belah pihak yang saling klaim tidak berhak melakukan kegiatan apapun, karena kebun itu berada dalam kawasan hutan lindung. Lahannya milik negara.”sebutnya
Namun hingga saat ini Lahan tersebut sudah dipasang portal dan plang atas nama Kelompok Tani Godang Basamo.
Hingga berita ini diterbitkan awak media masih melakukan upaya konfirmasi kepada pihak -pihak terkait
