JaksaNews.com | Kejaksaan Negeri Lahat, Sumatera Selatan melakukan penahanan terhadap tersangka atas nama berinisial MW, dalam dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa pada Desa Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020, Lahat, Rabu 24 Juli 2024.
“Kejaksaan Negeri Lahat menahan tersangka inisial MW, oknum Kepala Desa atas dugaan korupsi pengelolaan dana desa pada Desa Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Tebat, Lahat, tahun anggaran 2020. Tersangka kita titipkan di Lapas IIA Lahat sebagai tahanan Kejari Lahat,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Lahat, Toto Roeianto, SH. MH.
Kajari Lahat, Toto Roedianto menuturkan, penetapan tersangka tersebut berdasarkan Surat Penetapan Tersangka dari Kepala Kejaksaan Negeri Lahat Nomor :B-1123/L.6.14/Fd.1/07/2024 Tanggal 24 Juli 2024. “Tersangka MW merupakan Kepala Desa Tanjung Raya Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Tahun 2020.
Kajari Lahat Toto Roedianto menegaskan, keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka untuk memperlancar proses penyidikan dan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
Dia menambahkan, berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan, ditemukan ada dugaan perbuatan melawan hukum yaitu dugaan korupsi dalam pengelolaan dana desa pada Desa Tanjung Raya, untuk anggaran tahun 2020.
Sebelumnya tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Lahat telah melakukan pemeriksaan terhadap 35 (tiga puluh lima) orang saksi serta telah mengumpulkan alat bukti surat berupa dokumen terkait. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan modus operandi tersangka MW yaitu dengan melakukan belanja modal fiktif dan pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan seluruhnya.
Tersangka MW disangka melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsidair Pasal 3 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Bahwa perbuatan tersangka MW, oknum kepala desa pada Desa Tanjung Raya ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar ±Rp.663.000.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta rupiah). Hal ini berdasarkan audit perhitungan kerugian keuangan negara,” sebutnya.
reporter: siska afriani







