PASAMAN BARAT – Polemik mengenai jabatan Pucuk Adat Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, kembali menjadi perhatian. Ahmad Sarwansyah, yang mengaku sebagai pemangku sah gelar Rangkayo Bungo Tanjuang Pucuk Adat Nagari Aia Bangih, secara resmi mengirimkan surat kepada sejumlah instansi pemerintah di Kabupaten Pasaman Barat.
Surat tersebut dikirim sebagai upaya meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus mengantisipasi kesalahpahaman terkait rapat mengenai Pucuk Adat yang digelar pada 8 Juni 2026.
Perselisihan ini berawal dari pengunduran diri H. Ednarsyah Sutan Maharaja Indra Bangsawan sebagai Pucuk Adat Nagari Aia Bangih melalui surat tertanggal 19 Juni 2025.
Pada hari yang sama, Kaum Rangkayo Bungo Tanjuang menggelar musyawarah mufakat waris yang kemudian menetapkan Ahmad Sarwansyah sebagai Pucuk Adat Nagari Aia Bangih menggantikan pejabat sebelumnya.
Namun, setelah sekitar satu tahun sejak pengukuhan tersebut, kembali muncul dinamika setelah dilaksanakannya rapat pada 8 Juni 2026 yang disebut diinisiasi oleh Makhdizarsah selaku mamak tuo Rangkayo Bungo Tanjuang.
Dalam surat yang diterima redaksi, Ahmad Sarwansyah menyampaikan sejumlah keberatan terhadap rapat tersebut.
Menurutnya, pengangkatan dirinya sebagai Pucuk Adat telah selesai dan sah menurut ketentuan adat karena dilakukan melalui musyawarah mufakat waris setelah pengunduran diri H. Ednarsyah.
“Sudah dinobatkan, lah siang lah tarang bak bulan, lah basuluah ka mato hari, lah bagalanggang ka mato urang banyak. Secara adat tidak bisa diganggu gugat lagi,” tegas Ahmad Sarwansyah.
Ia juga menilai Makhdizarsah sebagai urang tuo rajo tidak memiliki kewenangan untuk mengundang rapat waris Kaum Rangkayo Bungo Tanjuang tanpa sepengetahuan Rangkayo Bungo Tanjuang. Menurutnya, dalam struktur adat, jabatan urang tuo rajo merupakan mamak tuo yang menjalankan tugas sesuai petunjuk dari Rangkayo Bungo Tanjuang.
Selain itu, Ahmad menilai penyelenggaraan rapat tersebut justru berpotensi memecah belah persatuan kaum dan waris Rangkayo Bungo Tanjuang.
“Hal ini harus dipertanggungjawabkan dari dunia sampai akhirat. Ingatlah adaik mangutuok, syarak manulah. Yang merusak akan menerima akibatnya,” tulisnya dalam surat tersebut.
Ahmad juga mempersoalkan penunjukan sosok baru sebagai Rangkayo Bungo Tanjuang dalam rapat tersebut. Ia menyatakan bahwa orang yang ditunjuk dinilai cacat secara adat karena disebut pernah melakukan pelanggaran terhadap hukum adat.
Dalam keterangannya, Ahmad mengutip petuah adat Minangkabau:
“Arang tacoreng di keningnyo. Utang dibayia kok doso disambah, abunyo dijantiak kumannyo dibasuoh.”
Menurutnya, berdasarkan ketentuan adat, seseorang dengan kondisi demikian tidak dapat memangku jabatan adat.
Atas dasar itu, Ahmad Sarwansyah menegaskan bahwa seluruh hasil rapat yang berlangsung pada 8 Juni 2026 tidak memiliki keabsahan menurut adat maupun syarak, sebab jabatan Rangkayo Bungo Tanjuang telah memiliki pemangku yang sah.
“Karena kegiatan itu berpotensi memecah belah kerukunan, maka kami layangkan surat ke sejumlah instansi agar menjadi acuan dalam menyikapi polemik yang berkembang di tengah masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, Ahmad Sarwansyah mengungkapkan bahwa dalam bulan Juli 2026 akan dilaksanakan prosesi adat pelewaan dirinya sebagai Rangkayo Bungo Tanjuang Pucuk Adat Nagari Aia Bangih. Prosesi tersebut merupakan tahapan penting dalam pengukuhan kepemimpinan adat dan direncanakan akan dihadiri oleh berbagai unsur ninik mamak, tokoh masyarakat, serta tamu undangan.
Menurut rencana, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat, Dr. H. Fauzi Bahar, Dt. Nan Sati, dijadwalkan turut menghadiri prosesi pelewaan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan adat Minangkabau di Nagari Aia Bangih.
Hingga berita ini diterbitkan, Makhdizarsah maupun pihak-pihak yang menyelenggarakan rapat pada 8 Juni 2026 belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi terkait pernyataan Ahmad Sarwansyah. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi seluruh pihak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
