Petani Kampung Wala Menjerit, Sertifikat HGU PT BULS Dinilai Legalkan Perampokan Tanah Secara Administratif

SIDRAP, SULSEL Jaksanews.com – Warga dan petani di lokasi Kampung Wala menilai apa yang mereka alami selama ini bukan sekadar konflik agraria biasa.

Mereka menyebutnya sebagai perampokan tanah yang dibungkus administrasi, dilakukan melalui penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) secara sepihak di atas lahan yang sejatinya telah direkomendasikan untuk dikeluarkan dari areal HGU sejak tahun 2000.

Narasi “dirampok” ini bukan tanpa dasar. Petani dan pendamping hukum menilai tindakan tersebut sangat realistis, karena dilakukan bukan dengan senjata, melainkan dengan dokumen negara yang diterbitkan dengan mengabaikan prosedur dan rekomendasi resmi pemerintah daerah.

• Rekomendasi Pemda Diabaikan

Fakta kunci yang disorot adalah adanya Surat Rekomendasi Pemda Sidrap Tahun 2000, yang secara tegas merekomendasikan agar lokasi Kampung Wala dikeluarkan dari areal HGU dalam proses perpanjangan HGU PT BULS.

Namun dalam praktiknya, rekomendasi tersebut tidak diindahkan. Sertifikat HGU PT BULS justru tetap memasukkan lokasi Kampung Wala, yang kini menjadi dasar klaim sepihak perusahaan atas tanah yang telah lama digarap dan dihuni petani secara turun-temurun.

“Kalau tanah sudah direkomendasikan untuk dikeluarkan, lalu tetap dimasukkan ke sertifikat, itu bukan sekadar cacat administrasi. Itu perampokan versi legal-formal,” ujar salah satu pendamping petani, Kamis (15/1).

• Anak Perusahaan Mitra BUMN

Petani juga menegaskan bahwa yang berstatus BUMN adalah PT Berdikari, sedangkan PT Berdikari United Livestock (PT BULS) merupakan anak perusahaan/mitra BUMN, bukan BUMN itu sendiri.

Fakta ini memperkuat kekecewaan petani. Mereka mengaku selama ini ditakut-takuti dengan narasi “BUMN”, seolah-olah perlawanan terhadap PT BULS sama dengan melawan negara. Padahal, menurut petani, PT BULS adalah perusahaan swasta mitra BUMN yang menjalankan aktivitas bisnis di lapangan.

“Kalau ini perusahaan swasta mitra BUMN, kenapa cara bisnisnya seperti merampok tanah rakyat?” kata seorang petani Kampung Wala.

• Perampokan Versi Administrasi

Sejumlah pemerhati agraria menilai, perampokan tanah di era modern kerap dilakukan melalui rekayasa administrasi.

Tanah rakyat tetap dikuasai secara fisik oleh petani, namun hak administratifnya dialihkan sepihak melalui sertifikat yang diterbitkan tanpa verifikasi menyeluruh dan tanpa menghormati rekomendasi pemerintah daerah.

Dalam konteks Kampung Wala, penerbitan HGU PT BULS pasca rekomendasi Pemda Sidrap Tahun 2000 dinilai memenuhi pola tersebut.

“Ini bukan konflik rebutan lahan biasa. Ini dugaan pengambilalihan tanah rakyat lewat dokumen yang cacat prosedur,” ujar pengamat hukum agraria.

• Dugaan Jalan Bisnis Kotor

Petani menilai praktik yang dijalankan PT BULS bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan jalan bisnis kotor, karena sertifikat HGU tersebut kemudian digunakan sebagai alat menekan petani, menarik pungutan, hingga melakukan penertiban yang melibatkan pihak non-negara.

Bagi petani, sertifikat itu bukan simbol kepastian hukum, melainkan alat legitimasi perampasan.

• Menunggu Keberanian Negara

Hingga kini, petani Kampung Wala masih menunggu keberanian negara untuk membuka ulang proses penerbitan HGU PT BULS, menguji keabsahan sertifikat tersebut, dan menempatkan rekomendasi Pemda Sidrap Tahun 2000 sebagai dokumen kunci.

“Kalau negara membiarkan cara-cara seperti ini, maka perampokan tanah akan terus terjadi, hanya caranya makin rapi dan berjas,” kata petani.

Hingga berita ini ditayangkan, PT BULS, PT Berdikari, dan Pemda Sidrap belum memberikan tanggapan resmi. Sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, seluruh pihak yang disebut diberikan hak jawab. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *