JaksaNews.com | Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel amankan tiga aset Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan dua diantaranya sudah dititipkan ke Pemprov Sumsel, lantaran masih dalam proses hukum.
Untuk yang dititipkan berupa tanah seluas 2.800 meter persegi di Jalan Mayor Ruslan, Palembang dan Asrama Mahasiswa di Yogyakarta.
Sementara untuk aset di Bandung juga masih dalam proses hukum.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Selatan (Sumsel) Yulianto bersama Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi dan OPD terkait hadir secara langsung dalam acara Penandatanganan Berita Acara Penitipan, Pengelolaan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi Penjualan Aset Yayasan Batanghari Sembilan di Jalan Mayor Ruslan.
“Aset Yayasan Batanghari Sembilan dengan luas 2.800 meter persegi dengan nilai Rp 17 miliar dititipkan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel, karena perkaranya belum Inkrah,” kata Yulianto saat dikonfirmasi, Rabu (27/11/2024).
Menurutnya, aset di Jalan Mayor Ruslan ini ada bangunannya, kalau tidak dirawat sayang nanti rusak. Untuk itu dititipkan ke Pemprov Sumsel supaya dirawat.
“Yayasan Batanghari Sembilan menjadi aset Pemerintah Sumsel sejak dari tahun 1951, berarti sudah berumur 73 tahun. Ada tiga aset Yayasan Batanghari Sembilan yaitu di Jalan Mayor Ruslan ini, lalu di Yogyakarta dan di Bandung,” katanya.
Menurutnya untuk aset Batanghari Sembilan di Yogyakarta berupa Asrama Mahasiswa senilai Rp 10 miliar dan di wilayah Bandung dengan nilai Rp 69 miliar. Jika ditotalkan secara keseluruhan nilainya mencapai ratusan miliar.
“Untuk di Jalan Mayor Ruslan ini, jual belinya dibuat dengan penjual yang palsu. Padahal aset ini aset Yayasan Batanghari Sembilan. Kemudian pada waktu itu dijual Rp 1,4 miliar pada 2017, padahal harganya diwaktu itu Rp 11 miliaran, maka ini masih terus dilakukan pengembangan,” katanya
Namun menurutnya, ada juga aspek yang dipertimbangkan contohnya dengan sukarela mereka keluar dari sini.
Sekarang pengelolaan aset ini dititipkan ke Pemperov Sumsel, sampai nanti inkrah baru diserahkan ke Pemprov Sumsel. Nantinya bisa dikelola ataupun dilelang.
Sementara itu Yulianto mengungkapkan, bahwa pihak Kejati Sumsel berdasarkan laporan pengaduan masyarakat ada sekitar 1739 kasus, yang tersebar di Kota/Kabupaten diwilayah Sumsel.
“Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dan sekaligus menyelamatkan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel),” katanya.
