JaksaNews.com|Pekanbaru – Vonis bebas Ronald Tannur dari dakwaan pembunuhan dan penganiayaan yang menewaskan seorang perempuan Dini Sera Afriyanti (29) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjadi isu hangat di tengah masyarakat, banyak kecaman serta kritikan pedas dilontarkan oleh berbagai pihak terhadap keputusan hakim di pengadilan negeri surabaya.
Ronald yang merupakan anak dari Anggota DPR RI partai PKB, Edward Tannur, dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan meninggal nya korban.
“Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP,” kata Majelis Hakim, Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik.
Koordinator Indonesian Journalist Watch (IJW) Riau angkat bicara,seorang tokoh muda Pekanbaru yang aktif diberbagai organisasi kepemudaan ,,salah satu Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau dan juga Ketua Bidang Sosial Politik di Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB Jaya) Riau Bung Ade Monchai,menduga telah terjadi praktek mafia peradilan oleh oknum oknum hukum dan penyalahgunaan wewenang, dan diyakini ada kekuatan besar yang mempengaruhi putusan hakim,Komisi Yudisial RI harus usut tuntas kejanggalan atas putusan hakim.
Ditemui oleh awak media di salah satu hotel pekanbaru menyampaikan bahwa keputusan majelis hakim di pengadilan negeri adalah satu keputusan yang keliru, putusan vonis bebas terhadap Ronald Tannur seorang terdakwa pembunuhan jelas melukai hati masyarakat, mengkhianati rasa keadilan demi kebenaran Hukum harus ditegakkan dan Lembaga Peradilan harus dibersihkan dari oknum hakim yang tak berintegritas.
Ade Monchai menambahkan, “Saya mendukung langkah yang diambil oleh Kejaksaan Agung yang akan melakukan Kasasi dan Lembaga Komisi Yudisial segera periksa majelis hakim PN Surabaya, karena dalam putuskan perkara hakim tidak memakai metode yuridis normatif, yang mengesampingkan fakta serta bukti visum maupun rekaman cctv yang diajukan oleh JPU dipersidangan.
“Bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk dalam hal ini adalah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Bahwa orang mabuk yang melakukan tindak pidana pembunuhan itu dikenakan Pasal 338 KUHP, karena dalam hal ini pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar”imbuhnya
Dalam hasil alat bukti atau surat visum et revertum (VER) itu, ada luka di hati Dini (korban) yang diakibatkan benda tumpul,
“Juga ada di korban pada saat itu ada bukti lindasan dari ban mobil kendaraan. Nah itu merupakan suatu bukti bahwa disitu ada fakta yang harus dipertimbangkan juga oleh majelis hakim” tutup Ade
[Redaksi]
