Bengkel Hukum | Mengenai meterai atau bea meterai yang digunakan pada dasarnya kita dapat merujuk pada UU Bea Meterai. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, Anda perlu mengetahui pengertian dari bea meterai dan meterai terlebih dahulu.
Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen. Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen.
Dari Fungsi Meterai dan Objek Bea Meterai, secara garis besar fungsi meterai sebagai alat untuk pembayaran pajak atas dokumen yang dapat digunakan sebagai alat bukti atau keterangan. Sehingga suatu dokumen diperlukan untuk menggunakan meterai jika akan dijadikan alat bukti di pengadilan. Apabila suatu dokumen seperti perjanjian atau surat pernyataan yang tidak dibubuhkan meterai, maka tidak membuat dokumen semata-mata menjadi tidak sah.
Perlu diketahui bahwa bea meterai akan dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
Adapun dokumen yang bersifat perdata dapat meliputi :
Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenisnya, beserta rangkapnya;
Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) beserta salinan dan kutipannya;
Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5 juta yang:
menyebutkan penerimaan uang; atau
berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan
Dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Dengan asumsi bahwa akta jual beli sawah atau dalam hal ini akta jual beli tanah tersebut akan digunakan untuk mendaftarkan pengalihan hak atas tanah sebagaimana terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997, maka kami berasumsi akta jual beli sawah tersebut adalah akta yang dibuat oleh PPAT.
Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pada akta jual beli sawah yang dibuat oleh PPAT tersebut, merupakan objek bea meterai. Dengan demikian, besarnya bea materai atas akta PPAT jual beli sawah tersebut merujuk pada Pasal 5 UU Bea Meterai, yaitu sebesar Rp10 ribu. Maka, akta jual beli sawah tersebut harus dikenai bea meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10 ribu.
RANGGA GAUTAMA, SH., MH.
Seluruh informasi hukum yang ada di BENGKEL HUKUM disiapkan semata – mata untuk tujuan Pendidikan dan bersifat umum
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (“UU Bea Meterai”)
[2] Pasal 1 angka 4 UU Bea Meterai
[3] Pasal 3 ayat (1) UU Bea Meterai
[4] Pasal 3 ayat (2) UU Bea Meterai
