Law Office of Rangga | Kantor Hukum Rangga & Partner membuka posko pengaduan yang mendapati praktik curang selama penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB di Batam.
“Iya benar, kami sudah buka posko pengaduan khusus PPDB. Bagi orang tua murid yang merasa dirugikan atas proses PPDB tersebut silakan hubungi lewat WhatsApp atau WA 089606946720 ,” ungkap Rangga, kepada wartawan, Jum’at (21/06/2024).
Rangga Gautama, SH MH mengatakan, Pembukaan posko pengaduan ini bertujuan untuk menampung serta mengadvokasi keluhan warga atau orang tua murid, ihwal proses PPDB yang diduga banyak merugikan mereka.
Melalui posko pengaduan ini, Ia mengajak masyarakat baik yang mengalami atau menjadi korban kecurangan ataupun mengetahuinya, untuk bersama-sama melawan kecurangan PPDB.
Lanjutnya, Ia menjamin keamanan data pelapor sehingga publik tak perlu ragu untuk mengungkap kecurangan PPDB
Menurut Rangga, keluhan orang tua murid tersebut akan disampaikan langsung kepada pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum.
Namun, sebelum masuk keranah hukum pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan, selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab langsung dengan kegiatan tersebut.
“Jika ditemukan pelanggaran hukum, kami akan berkoordinasi langsung dengan pihak Kepolisian maupun Kejaksaan,” tegas C.E.O Law Office of Rangga ini.
Pemerintah, kata Rangga, wajib memberikan layanan, kemudahan, dan jaminan atas penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara, tanpa diskriminasi.
Rangga mencatat, dalam implementasinya PPDB terus memunculkan persoalan yang berulang. Mulai dari titip siswa hingga pungutan liar atau pungli sebagai syarat masuk sekolah yang diinginkan peserta, bahkan seperti di tahun 2023 beberapa daerah muncul persoalan lain adanya manipulasi dokumen kependudukan untuk mengakali seleksi PPDB jalur zonasi.
Rangga menjelaskan ada beberapa bentuk penipuan yang berpotensi terjadi saat PPDB. Pertama, suap atau gratifikasi. Penipuan ini bisa dilakukan, baik dari peserta didik, wali murid, maupun petugas untuk menerima peserta didik. Dengan kata lain, nama peserta bisa masuk dalam daftar titipan siswa yang sudah pasti lolos PPDB. Umumnya, praktik ini dilakukan oleh pihak berpengaruh atau yang berkuasa, seperti guru bahkan kepala sekolah. Praktik ini juga terjadi pada pembukaan PPDB jalur prestasi. Di mana, petugas dengan sengaja menyisakan kuota dari jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas wali. Atau meloloskan peserta didik yang memalsukan dokumen domisili atau kependudukan/ persyaratan lainnya. Kedua, pungli. Di mana, petugas menjamin penerimaan calon siswa. Pungli ini bermodus uang pendaftaran, administrasi, atau pembelian seragam atau buku. Ketiga, jual beli kursi. Misalnya dengan menambah kuota penerimaan siswa.[ade monchai]
